ADM TPI Muncar : BLH Salah Menilai Limbah Ubur – ubur..!”

Politik&Pemerintahan

ADM TPI Muncar : BLH Salah Menilai Limbah Ubur – ubur..!”

Memo Timur Online | Sabtu, 02 November 2013 - 09:29:37 WIB | dibaca: 476 pembaca

Kepala Administratur TPI Muncar Disnak Provinsi mendampingi DPRD

Banyuwangi, Memo
Kepala Administratur TPI Muncar, Abidin, SP menegaskan sampel air yang diambil untuk uji baku mutu oleh petugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Banyuwangi adalah air grojogan pertama Ubur  - ubur dari nelayan yang tidak mengandung zat kimia apa pun.
Bahkan Abidin, SP, menyatakan secara disiplin ilmu perikanan menegaskan semua proses Ubur – ubur dari pertama hingga siap ekspor tak membahayakan lingkungan dan masyarakat.
Pasalnya, pasar ekspor menolak jika Ubur – ubur  yang masuk ke Taiwan, China dan Korea mengandung  zat kimia.
Lebih jauh Kepala Administratur TPI Muncar itu Ubur - ubur merupakan limbah dari lau Bali. Jika dibiarkan saja, berdampak tidak kelihatannya ikan yang hendak ditangkap oleh nelayan.
“Jadi untung, Ubur – ubur  bisa dimanfaatkan nelayan kecil sehingga bernilai ekonomis, belum lagi keuntungan buruh Ubur - ubur,” tegas Abidin, SP.
Pantauan Memo, di Pantai Muncar mengalami krisis tangkapan ikan lemuru dan jenis komoditi ikan untuk pabrik pengalengan dan eksport. Kemungkinan penyebabnya adalah banyak munculnya Ubur - ubur di permukaan air laut.
Selain itu, sisi kenyamanan dan keamanan nelayan melaut bisa berkurang drastis. Karena sengatan binatang laut atau diistilah Jellyfish itu membahayakan nelayan.  
Drs. Sukirman, anggota Komisi III DPRD yang asli Muncar membenarkan bila Ubur - ubur bisa meningkatkan ekonomi nelayan di saat kondisi laut paceklik iklan.  
Terlepas siapa pengusaha yang mengelola, prinsip urusan perut nelayan kecil dapat tertanggulangi.
Soal temuan janggal 2 surat dari Kantor BLH tentang informasi pengelolaan Ubur - ubur Nomor 660/739/429.208/2013 ditandatangani Plt. Dra. Husnul Chotimah, M.Si dan surat tentang teguran dari Disnak dan Kelautan Unit PPP Muncar Provinsi Jatim Nomor 523/199a/116.22/2013 ditandangani Karsono Umar, S.Pi selaku kepala dikatakan Sukirman sudah menjadi agenda pimpinan DPRD.
“Kasihan masyarakat nelayan kecil kalau ada pihak yang main-main. Siapa yang mau memberi makan mereka,” tambahnya.
Hingga kini, Plt Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup, Husnul Chotimah, M.Si belum memberikan keterangan terkait surat yang dibuatnya.(bwi1)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar